Komisi II DPRD Sukabumi Matangkan RAPBD 2026, Program Prioritas Jadi Sorotan

Reporter : Hery Setiawan/Red

SUKABUMI |SKS – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Jalan Cikembang, Desa Cikembar, Selasa (7/10/2025).

Rapat hari kedua ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Tedi Setiadi dari Fraksi Partai Gerindra. Turut hadir perwakilan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Bagian PBJ Setda, Bagian Ekbang, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta sejumlah mitra kerja lainnya.

Dalam sambutannya, Tedi Setiadi menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tahapan awal dari proses pembahasan RAPBD 2026.

“Ini rapat awal. Nanti seluruh usulan dan aspirasi dari Komisi II akan kita teruskan ke rapat pimpinan komisi dan Badan Anggaran (Banggar), termasuk masukan dari masing-masing mitra kerja,” ujar Tedi.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara DPRD dan perangkat daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif.

“Saya berharap mitra Komisi II dapat terus bersinergi dengan kami, sehingga setiap program bisa terealisasi secara optimal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkim, Herdiawan Waryadi, mengungkapkan bahwa dari total usulan program yang diajukan, hanya sekitar 16 persen yang dapat terakomodir dalam RAPBD 2026. Hal itu disebabkan oleh penurunan total anggaran daerah hingga mencapai Rp700 miliar.

 “Kita mengikuti saja sesuai kemampuan keuangan daerah. Sami’na wa atho’na, yang penting kegiatan dasar tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program pembangunan yang diusulkan dapat tetap sejalan dengan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan masyarakat.

Lebih baru Lebih lama