![]() |
| Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha. |
SUKABUMI |SKS – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, memberikan sejumlah catatan strategis dalam rapat kerja bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Salah satu fokus pembahasan ialah skema Kredit Investasi Kecil (KIK) tahun 2026 sebagai upaya penguatan industri dalam negeri, khususnya sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Dalam paparannya, Iman mengapresiasi langkah Kemenperin yang menargetkan plafon kredit sebesar Rp549,51 miliar dengan subsidi bunga mencapai Rp15 miliar. Skema ini ditujukan untuk mendukung revitalisasi mesin serta modal kerja IKM di sektor strategis, seperti makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, alas kaki, hingga mainan anak.
“Target ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan industri kecil. Apalagi, plafon pembiayaan debitur cukup variatif, mulai dari Rp500 juta hingga Rp100 miliar,” ujar Iman dalam keterangannya kepada penaku.id, Selasa (27/1/2025).
Soroti Rendahnya Realisasi
Meski demikian, Iman memberikan catatan kritis terkait efektivitas penyaluran kredit. Ia menyoroti realisasi Kredit Investasi Kecil pada tahun 2025 yang baru mencapai 2,5 persen, angka yang dinilainya masih sangat rendah.
Menurutnya, Kemenperin perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian dan penyaluran agar program tersebut benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan kapasitas namun membutuhkan revitalisasi alat produksi.
“Saya menyarankan kepada Pak Menteri dan jajaran agar mengambil langkah tegas terhadap bank penyalur. Selama ini, realisasi pembiayaan untuk sektor kecil sering kalah oleh pelaku usaha besar. Ini harus dikawal agar subsidi bunga 5 persen per tahun benar-benar dirasakan di lapangan,” tegasnya.
Dorong IKM Naik Kelas
Lebih lanjut, legislator asal Jawa Barat ini berharap skema Kredit Investasi Kecil tidak sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Iman juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga, sebagaimana dicanangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, agar pelaku usaha kecil mendapatkan pendampingan menyeluruh hingga mampu meningkatkan skala usahanya.
“Harapannya, program ini benar-benar mendorong ekonomi lokal dan membuat IKM kita naik kelas. Perlu langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan agar visi tersebut bisa tercapai,” pungkasnya.
Reporter : Wahyu/Hery|Red
