Reporter : Wahyu/Hery|Red
SUKABUMI |SKS – Dinamika politik dan pemerintahan di Kota Sukabumi tengah menjadi perhatian publik. Program wakaf yang diinisiasi oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga gelombang kritik dan aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak hanya membutuhkan gagasan yang baik, tetapi juga komunikasi yang efektif dan transparan kepada masyarakat.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi, Drs. Lutfi Achmad, M.B.A, menilai bahwa polemik yang terjadi merupakan refleksi penting bagi pemerintah daerah agar lebih terbuka dalam menyusun dan menjalankan kebijakan publik.
“Saya ingatkan agar Wali Kota Sukabumi segera melakukan evaluasi dalam menjalankan kepemimpinan di daerah, serta berpedoman pada mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Lutfi kepada awak media, Minggu (26/10/2025).
Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen terbuka, terutama dalam program yang menyentuh masyarakat secara langsung seperti wakaf. Menurutnya, kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada kelompok tertentu.
Selain aspek kebijakan, Lutfi menyoroti pentingnya komunikasi publik yang baik. Ia menilai banyak kebijakan sebenarnya positif, namun gagal diterima masyarakat karena cara penyampaian yang kurang tepat.
“Bisa sampai dibentuk Panja dan muncul gelombang demonstrasi, itu akibat komunikasi yang tidak dikedepankan. Ajak masyarakat berdialog, dengarkan masukan mereka. Pemerintah punya humas dan tenaga ahli yang harus aktif menjembatani,” tambahnya.
Lutfi juga mengingatkan bahwa setiap pejabat publik perlu menjaga tutur kata dan etika komunikasi dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.